Anak ini Paling Berjasa Bagi Lombok di World Halal Tourism Awards, TAPI…

Voting tahap pertama World Halal Tourism Awards (WHTA) 2016 sudah selesai. Hasilnya, 12 nominee dari Indonesia lolos 5 besar di masing-masing kategori, dan berhak melaju ke tahap pemilihan putaran 2. Lombok sendiri diwakili pada 3 kategori, yaitu Destinasi Bulan Madu Terbaik (Desa Sembalun), Situs Web Pariwisata Terbaik (www.wonderfullomboksumbawa.com), dan Resort Halal Terbaik (Novotel Lombok).

Ada 1 hal yang cukup menyita perhatian saya pada voting tahap pertama yang lalu. Yaitu 3 sosok anak yang foto wajah dan senyumnya yang khas beredar di mana-mana, baik di baliho-baliho raksasa, spanduk, pamflet, poster, banner maya, dan banyak media promosi, yang digunakan untuk meraih dukungan suara pada voting WHTA 2016 ini. Foto mereka menjadi latar depan media promosi, sementara latar belakangnya adalah foto objek wisata Dusun Beleq di Sembalun.

Desain promosi online untuk pengumpulan dukungan Lombok dan Indonesia di ajang WHTA 2016

Desain promosi online untuk pengumpulan dukungan Lombok dan Indonesia di ajang WHTA 2016

Hal yang menjadi pertanyaan saya, adalah apakah pihak terkait (fotografer, pemiliki foto, dinas/badan/organisasi terkait) dalam kegiatan ini sudah meminta izin pada orang tua si anak agar fotonya digunakan di media publikasi? Apakah si anak yang ada di foto itu mendapat imbalan atas dipublikasikannya foto tersebut?

Oh iya, sebagai disclaimer, saya tidak mengenal si anak, tidak pula memiliki keterkaitan tertentu. Kebetulan saja setiap saya melihat media publikasi yang beredar mengenai WHTA 2016, saya selalu kepikiran soal pertanyaan di atas. Sehingga saya merasa tertarik untuk menuliskannya di blog saya.

Oke, bahasan pertama adalah soal izin. Sebagai negara hukum, kita tentunya mengembalikannya pada undang-undang yang berlaku di negara kita. Saya bukan ahli hukum, tidak pula hapal soal hukum, sehingga saya merasa perlu mencari referensi terkait undang-undang yang mengatur soal ini. Sehingga saya menemukan pembahasan, salah satunya di situs ini: hukumonline.com/…

Di halaman situs itu disebutkan mengenai hak cipta dan batasan-batasannya terkait fotografi, yang kurang lebih maknanya adalah, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemilik Hak Cipta (yaitu pemilik foto), untuk memperbanyak dan mempublikasikan ciptaannya. Namun, dalam hal fotografi, ada batasan yaitu harus mendapatkan izin dari objek (orang) yang difoto atau ahli warisnya. Bahkan, di poin batasan berikutnya disebutkan bahwa jika objek foto lebih dari 1 orang, maka harus mendapatkan izin dari semua orang yang ada di foto tersebut. Nah, lo!

Tapi ada satu batasan lainnya, yaitu pada poin ke-3 yang menyatakan bahwa aturan ini hanya jika foto tersebut diambil atau dilakukan atas dasar kehendak orang yang difoto, atau untuk kepentingan orang yang difoto. Nah, dalam kasus ini, apabila foto anak-anak tersebut diambil atas permintaan si anak, maka pemilik foto (baik fotografer atau instansi yang menyewanya) harus mendapatkan izin dari si anak (atau orang tuanya jika belum dewasa), atau ahli warisnya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami.

Baliho pengumpulan dukungan untuk Lombok dan Indonesia di ajang WHTA 2016, di salah satu sudut kota Mataram

Baliho pengumpulan dukungan untuk Lombok dan Indonesia di ajang WHTA 2016, di salah satu sudut kota Mataram

Lanjut lagi, yaitu soal imbalan. Apakah si anak yang ada di foto tersebut mendapatkan imbalan tertentu atas penggunaan foto-fotonya? Kalau saya perhatikan, publikasi yang dilakukan untuk vote WHTA ini cukup luar biasa. Ada banyak sekali baliho, spanduk, poster, pamflet, flyer, dan lain-lainnya, yang sudah tersebar di berbagai sudut wilayah di pulau Lombok. Hampir semua (jika tidak semua), menggunakan foto si 3 anak ini. Apakah mereka tahu soal itu? Apakah mereka mendapatkan imbalan yang layak dari publikasi itu?

Lalu, saya pun sempat sedikit menyinggung soal ini kepada seorang kawan yang saya tahu cukup dekat keterkaitannya dengan orang-orang di BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) NTB.

“Oh iya, nanti rencananya anak ini akan dicari dan mau dikasih hadiah”, kata kawan saya itu.

Jika pernyataan itu benar, artinya si anak belum atau tidak dibayar untuk ini. Bukan begitu?

Ingat, dalam WHTA 2016 ini ada pihak-pihak yang akan diuntungkan secara bisnis, terutama para nominee. Sebut saja, Garuda Indonesia, Novotel Lombok, serta pihak-pihak swasta yang menjadi nominee di pemilihan tersebut. Baik mereka nantinya akan menang atau tidak menang, WHTA 2016 ini sudah menjadi media promosi bisnis yang luar biasa untuk mereka. Dan publikasi untuk mendapatkan dukungan ini menggunakan foto si anak. Lalu, setelah mereka diuntungkan seperti ini, apa imbalan untuk si anak yang sudah menjadi model di media promosinya?

Kemudian, apakah cara yang dilakukan ini sudah benar? Baik dari segi aturan, maupun dari segi etika?

Lalu, bagaimana dengan Pemerintah Provinsi NTB sendiri, dalam hal ini instansi-instansi terkait (Disbudpar, atau BPPD)?

Tapi daripada repot, begini saja lah: jika Lombok dan nominee perwakilannya di WHTA 2016 ini berhasil menang di ajang WHTA 2016 pada putaran ke-2, pihak-pihak terkait (misalnya pelaku bisnis yang menjadi nominee, serta Pemerintah Provinsi NTB) berkomitmen untuk memberikan – misalnya – jaminan biaya pendidikan untuk si anak hingga lulus S1.

Ini tentunya hanya contoh saja. Namun, masyarakat Lombok dan NTB, serta masyarakat Indonesia pasti akan senang dan lebih tergugah untuk memberikan dukungan. Mereka lebih memiliki alasan kuat untuk mendukung dan memberikan suara, agar nominee dari Lombok dan Indonesia bisa memenangkan ajang ini. Jika tidak bisa mendukung Lombok untuk menang, mereka akan tetap memberikan dukungan, agar si anak bisa terjamin pendidikannya. Win-win solution, kan?

Akhir kata, semoga jika ini adalah sebuah masalah (hukum maupun etika), maka segera ditemukan solusinya. Dan Lombok serta perwakilan-perwakilan Indonesia di ajang WHTA 2016 bisa meraih hasil terbaik. Jaya terus pariwisata Indonesia.

Mataram, 8 November 2016.

Bekerja online dan mengelola website. Sekarang tinggal sambil berwisata di Pulau Lombok.

1 Comment

  • slim November 9, 2016 at 2:24 am

    Saya rasa yang berhak atau pantas memberi stetman dan menjawab adalah dinas DISPARBUD, karna ini mereka yang bertanggung jawab..

    Reply

Leave a Comment